Tool Audit IT

Tool Audit IT

Tool Audit IT
Tool Audit IT
  1. COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology)
  2. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) Internal Control—Integrated Framework
  3. ISO/IEC 17799:2005 Code of Practice for Information Security Management
  4. FIPS PUB 200
  5. ISO/IEC TR 13335
  6. ISO/IEC 15408:2005/Common Criteria/ITSEC
  7. PRINCE2
  8. PMBOK
  9. TickIT
  10. CMMI
  11. TOGAF 8.1
  12. IT Baseline Protection Manual
  13. NIST 800-14

Tool IT Forensic

  • Hardware:
    – Harddisk IDE & SCSI. kapasitas sangat besar, CD-R,DVR drives
    – Memori yang besar (1-2GB RAM)
    – Hub, Switch, keperluan LAN
    – Legacy hardware (8088s, Amiga, …)
    – Laptop forensic workstations
  • Software
    – Viewers (QVP http://www.avantstar.com dan http://www.thumbsplus.de
    – Erase/Unerase tools: Diskscrub/Norton utilities)
    – Hash utility (MD5, SHA1)
    – Text search utilities (search di http://www.dtsearch.com/)
    – Drive imaging utilities (Ghost, Snapback, Safeback,…)
    – Forensic toolkits. Unix/Linux: TCT The Coroners Toolkit/ForensiX dan Windows: Forensic Toolkit
    – Disk editors (Winhex,…)
    – Forensic acquisition tools (DriveSpy, EnCase, Safeback, SnapCopy,…)
    – Write-blocking tools (FastBloc http://www.guidancesoftware.com) untuk memproteksi buktibukti
  1. PERATURAN DAN REGULASI
    Regulasi tentang cyber crime yang ada di dunia

    Berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cyber crime. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer related crime , dimana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan 2 laporan yang berisi hasil survei terhadap peraturan perundang-undangan negara-negara anggota, beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi
    computer related crime, yang diakui bahwa sistem telekomunikasi memiliki peran penting didalam kejahatan tersebut. Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasakan hukum pidana negara-negara anggota dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer related crime tersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk Committee of Experts on Crime ini Cyber space of The Committee on Crime problem, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan draft Convention on Cyber Crime sebagai hasil kerjanya, yang menurut Susan Brenner dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.
    Ketentuan-ketentuan hukum yang ada saat ini bisa digunakan, maka pelaksanaannya akan berbeda dengan dengan penegakan di dunia hukum biasa, Khususnya mengenai apa yang harus dilakukan aparat kepolisian. Maka perlu dibentuk polisi cyber, hakim cyber, dan jaksa cyber yang keahliannya menangani cyber crime. Cyber Crime dalam konvensi Palermo tentang kejahatan transnasional merupakan bagian dari bentuk kejahatan trans nasional. Sehingga
    bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia harus mematuhi konsesni ini guna menjamin hubungan yang lebih baik dengan bangsa-bangsa di dunia. kejahatan mayantara( cyber crime).
    Isi Konsensi Palermo kaitannya tentang Hukum Internasional mengenai Cyber Crime. Konvensi Palermo memutuskan kesepakatan pada pasal 1 bertujuan ;:
    “Tujuan dari konvensi palermo adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan semua negara di dunia untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir”.
    Semakin jelas pahwa konvensi ini dibuat semakin merebaknya kejahatan transnasional antara lain cyber crime yang sudah merambah ke semua dunia dan bersifat meresahkan.
    Pasal 2 konvensi Palermo ayat C mengisayaratkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang serius sehingga hukuman minimal 4 tahun atau lebih” . Artinya bahwa ketentuannya pelaku kejahatan transnasional akan mendapat
    hukuman minimal 4 tahun penjara dalam konsensi ini.

Banyak sekali kejahatan transnasional maka yang disebut dengan hasil kejahatan adalah harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui bentuk pelanggaran.” Jadi yang dimaksud adalah memiliki atau mengambil barang orang lain tanpa ijin atau melalui pelanggaran hukum.

  1. Definisi tentang Cyber Crime Definisi untuk tujuan Konvensi ini dari sebuah
  • “sistem komputer” adalah salah satu komponen atau sekelompok saling terkaitatau perangkat, satu atau lebih yang berdasarkan program, melakukan pengolahan data otomatis.
  • “komputer data” merupakan salah satu perwakilan dari fakta, konsep atau informasi dalam bentuk yang sesuai untuk diproses dalam sistem komputer, termasuk program yang cocok untuk menyebabkan sistem komputer untuk melakukan fungsi;
  • “layanan” berarti publik atau badan swasta yang memberikan kepada pengguna layanan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem komputer, dan entitas lain yang proses atau toko-toko komputer data atas nama seperti komunikasi atau pengguna layanan dari operator.
  • “lalu lintas data” berarti komputer manapun yang berkaitan dengan data yang komunikasi dengan sistem komputer, yang dihasilkan oleh sistem komputer yang membentuk bagian dalam rantai komunikasi, menunjukkan komunikasi dari asal, tujuan, rute, waktu, tanggal, ukuran, durasi, atau jenis layanan.
  1. Langkah-langkah yang akan diambil di tingkat nasional.
  • substantif hukum pidana
  • Substansi Hukum Pidana
  • Prosedur Hukum
  • Yurisdiksi
  1. Kerjasama Internasional
  • General prinsip yang berhubungan dengan kerjasama.
  • General prinsip yang berhubungan dengan ekstradisi
  • General prinsip yang berhubungan dengan bantuan
  • Ekspekditen kelestarian komputer yang digunakan.

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melengkapi berlaku perjanjian bilateral atau multilateral atau sebagai perjanjian antara pihak, termasuk ketentuan: Konvensi Eropa tentang ekstradisi, dibuka untuk tanda tangan di Paris, pada 13 Desember 1957 (ETS No 24);

Baca Juga