Rumus Umum Perhitungan PPh

 Rumus Umum Perhitungan PPh

Cara Menghitung PPh Terutang, baik PPh Tahunan Terutang, PPh Final Terutang, maupun Uang Muka PPh Terutang bisa disajikan berupa rumus umum perhitungan PPh Terutang sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Tarif Pajak x Tarif PPh  = PPh Terutang

                               (Base x Rate                = Tax)             

Dasar pengenaan pajak adalah suatu jumlah yang terhadapnya langsung diterapkan tarif pajak.

Dalam UU PPh, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dibedakan menjadi dua yaitu

  1. DPP untuk pemajakan PPh bulanan hak pemajakan PPh final maupun pemajakan uang muka PPh adalah
  2. Penghasilan bruto atau jumlah bruto tanpa PPN/PPnBM, atau
  3. Perkiraan penghasilan netto (penghasilan netto yang dikira-kira saja).
  4. DPP untuk pemajakan PPh Tahunan pada akhir tahun pajak/buku adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung sebagai berikut:
  5. Bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak wajib pembukuan (omset setahun tidak melampaui 600 juta) PKP dihitung dari penghasilan bruto dikalikan norma penghitungan penghasilan neto. Norma penghitungan penghasilan neto merupakan suatu persentase yang besarnya ditentukan oleh Dirjen Pajak (Pasal 14 UU PPh).
  6. Bagi WP yang wajib pembukuan (WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang omset setahun melebihi 600 juta, Wp Badan Dalam Negeri, WP BUT, dan WP Warisan yang belum terbagi) PKP dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut (Pasal 6 sd 11, Pasal 9 dan 18 UU PPh) serta kompensasi kerugian fiskal. Perhitungan ini mirip dengan perhitungan laba netto dalam akuntansi.
  7. Bagi WP yang wajib pembukuan, tetapi karena sifat usahanya sulit menetukan penghasilan neto (seperti Wp yang bergerak di bidang pelayanan atau penerbangan internasional), PKP dihitung dari penghasilan bruto dikalikan Norma Penghitungan Khusus. Norma Penghitungan Khusus merupakan suatu persentase yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan yang mendapat wewenang dari UU PPh (Pasal 15 UU PPh).

jadi dalam menghitung PKP untuk menjadi DPP, kita peratama-tama harus menghitung penghasilan netonya terlebih dahulu.

Tarif PPh

Tarif PPh dibedakan atas:

  1. Tarif Pasal 17

Tarif Pasal 17 untuk WP Dalam Negeri (orang pribadi/badan/warisan yang belum dibagi) dan WP BUT sebagaimana diatur di Pasal 17 UU PPh. Disebut tarif Pasal 17 karena ketentuannya diatur di Pasal 17 UU PPh. Tarif Pasal 17 digunakan untuk menghitug PPh tahunan dan PPh bulanan Pasal 21.

  1. Tarif Fiksi/Khusus

Tarif fiksi/khusus yaitu tarif yang besarnya ditentukan berdasarkan kira-kira saja oleh UU PPh, seperti tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% atau oleh pejabat yang diberi wewenang oleh UU PPh (bisa Presiden, Menteri Keuangan, Dirjen Pajak), seperti tariif PPh final dan tarif PPh Pasal 22. Tarif Fiksi/Khusus digunakan untuk pemajakan bulanan, PPh Final, Uang Muka PPh seperti PPh bulanan Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23.

  1. Tarif Pasal 26

Tarif Pasal 26 untuk WP luar negeri selain BUT sebagaimana diatur di Pasal 26 UU PPh. Dinamai tarif Pasal 26 karena ketentuannya diatur di Pasal 26 tarif PPh. Tarif Pasal 26 digunakan untuk pemajakan/perhitungan pasal 26.

baca juga :