Call Us:+1-888-888-888
Background Image

Pengertian Dan Wewenang DPD

Home  /  Pendidikan  /  Pengertian Dan Wewenang DPD

13.May, 2019 Comments Off on Pengertian Dan Wewenang DPD , , Pendidikan

Pengertian Dan Wewenang DPD

Pengertian Dan Wewenang DPD – Meskipun masih dianggap sebagai lembaga baru, dasar legitimasi demokrasinya sangat kuat, karena anggotanya dipilih oleh rakyat dalam pemilihan demokratis.

DPD memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga pemerintah lainnya, karena setelah mengamandemen UUD 1945, kami memiliki delapan lembaga pemerintah yang kedudukannya sama, tidak ada lembaga lain yang memiliki posisi lebih tinggi daripada lembaga lainnya.

Namun, hak dan tugas atau wewenang DPD dalam konstitusi tidak dapat lagi memenuhi aspirasi mereka. Meskipun kita tahu bahwa DPD membawa pesan dari orang-orang di wilayah tersebut.

DPD dalam konstitusi saat ini terbatas dalam kewenangannya hanya untuk berkontribusi pada DPR, tetapi tidak memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses legislatif.

Dalam konstitusi kita, kita memiliki SDP yang demokratis secara prosedural, kuat tetapi pada dasarnya lemah, yang tidak memiliki otoritas kuat dalam proses legislatif.

DPD hanya berkontribusi pada DPD, tetapi tidak berpartisipasi dalam adopsi undang-undang. Situasi ini sangat bertentangan dengan pola umum lembaga-lembaga demokratis yang setara dengan “DPD”

di dunia di mana lembaga-lembaga seperti DPD memiliki otoritas legislatif, bahkan jika mereka tidak dipilih langsung oleh rakyat, misalnya, mereka dipilih oleh anggota DPR, DPRD dan bahkan yang ditunjuk.

Definisi DPD

Dewan Perwakilan Daerah

DPD adalah lembaga negara tertinggi dalam sistem konstitusional Indonesia, yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan masing-masing provinsi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari masing-masing provinsi, yang jumlahnya sama dan jumlah semua anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak melebihi sepertiga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) bertemu setidaknya sekali setahun. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam undang-undang [Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Sejarah pembentukan DPD

Di Indonesia, wacana pembentukan DPD bukan hanya debat yang muncul di era Reformasi. Jauh sebelum keputusan untuk membuat DPD, yang merupakan bagian dari sistem bikameral atau dua kamar, dibuat dalam Konstitusi Republik Indonesia (CDIP) pada tahun 1949, itu akan menjadi model sistem perwakilan Indonesia.

Bab III KRIS Ketentuan Umum 1949 menyatakan bahwa Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah peralatan federal Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Seperti halnya majelis tinggi, berdasarkan Pasal 80 dari CDIP,

Senat mewakili jumlah daerah yang sama, yaitu dua orang untuk setiap negara bagian. Sementara sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari 150 anggota.

Tugas dan Kekuasaan DPD

Tugas dan wewenang DPD konsisten dengan UU No. 27 tahun 2009, termasuk:

  1. Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemisahan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan keseimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan DPR dan Presiden tentang rancangan undang-undang tentang masalah-masalah yang disebutkan dalam huruf a.
  3. Berpartisipasi dalam diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tentang rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR tentang masalah-masalah yang disebutkan dalam huruf a.
  4. Untuk mempertimbangkan di DPR undang-undang tentang anggaran negara dan undang-undang tentang pajak, pendidikan dan agama.
  5. Dapat mengontrol implementasi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pendidikan, divisi dan merger regional, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran negara, pajak, pendidikan dan agama.

keanggotaan

Ketentuan mengenai keanggotaan dalam DPD terkait dengan sistem legislatif umum pemilih. Dalam Pasal 22C dan 22E, amandemen ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum,

yang sama di semua provinsi di mana tidak boleh lebih dari sepertiga anggota DPR. Hal ini dijelaskan dalam paragraf 1 Pasal 33 UU No. 22/2003 bahwa jumlah anggota DPD adalah empat orang di setiap provinsi, sehingga jumlah anggota DPD adalah 128 orang.

Seperti anggota DPR, keanggotaan dalam DPD juga memiliki masa kerja lima tahun dan berakhir ketika anggota baru membuat sumpah / janji. Sebagai anggota DPD,

ada beberapa hak yang dapat dilaksanakan, seperti hak untuk mengajukan proposal dan pendapat, untuk memilih dan dipilih, untuk membela diri, kekebalan, protokol, keuangan dan administrasi.

Baca Juga :


Comments are closed.