Pemajakan Secara Periodik dan Saat Terutang Pajak Penghasilan

Pemajakan Secara Periodik dan Saat Terutang Pajak Penghasilan

Penghitungan dan penyetoran/pembayaran PPh ke negara dimulai jika berdasarkan UU PPh (berdasarkan kesepakatan antar rakyat yang diwakili oleh Parlemen Negara yang diwakili oleh Eksekutif yang dituangkan dalam UU PPh) telah timbul kewajiban dari rakyat atau Wajib Pajak untuk membayar PPh ke negara atau telah. timbul hak negara untuk menagih PPh dari Wajib Pajak tersebut. Ketentuan mengenai kapan timbulonya kewajiban Wajib Pajak untuk membayar sebagian penghasilannya disebut ketentuan mengenai saat timbulnya utang PPh atau saat terutangnya PPh. Kita mengenal istilah janji adalah utang, artinya utang timbul karena perjanjian. Demikian pula halnya dengan perpajakan, utang PPh itu timbul karena perjanjian, yaitu perjanjian antara rakyar itu sendiri yang diwakili oleh parlemen dan negara yang diwakili oleh eksekutif dimana perjanjian itu dituangkan dalam bentuk UU yang disebut UU Pajak.

Pemajakan Secara Periodik dan Saat Terutang Pajak Penghasilan

Untuk PPh yang dihitung atau dipajaki pada setiap tahun pajak berakhir disebut Utang PPh Tahunan atau PPh Tahunan Terutang dan dibedakan atas utang:

  1. PPh Tahunan WP Orang Pribadi (Dalam Negeri), yaitu PPh tahunan yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri pada akhir tahun atas semua penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final yang diterima atau diperolehnya selama setahun dari awal tahun sampai akhir tahun.
  2. PPh Tahunan WP Badan (Dalam Negeri), yaitu PPh tahunan yang dikenakan terhadap WP Badan Dalam Negeri pada akhir tahun atas semua penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final yang siterima atau diperolehnya selama setahun dari awal tahun sampai akhir tahun.
  3. PPh Tahunan BUT (WP orang Pribadi/Badan Luar Negeri BUT), yaitu PPh tahunan yang dikenakan terhadap WP BUT pada akhir tahun atas semua penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final yang diterima atau diperolehnya selama setahun dari awal tahun sampai akhir tahun.
  4. PPh Tahunan WP Warisan yang belum terbagi, yaitu PPh tahunan yang dikenakan terhadap WP Warisan yang belum etrbagi pada akhir tahun atas semua penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final yang diterima atau diperolehnya selama setahun dari awal tahun sampai akhir tahun.
  5. PPh Tahunan Pasal 21. PPh Tahunan Pasal 21 adalah uang muka PPh Tahunan WP Orang Pribadi dalam negeri yang dikenakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri khusus atas penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final berupa penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang diterima atau diperolehnya dari awal tahun sampai akhir tahun bersangkutan. Ketentuan mengenai mekanisme pemajakan PPh Tahunan Pasal 21 diatur di Pasal 21 UU PPh sehingga disebut PPh Pasal 21.  
  6. Uang Muka PPh

Mengingat Pemajakan setelah tahun pajak berakhir mengandung kelemahan berupa:

  1. Terbukanya peluang bagi WP untuk menggelapkan penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada awal-awal tahun, kemungkinan WP sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar PPh pada akhir tahun karena sudah habis dipakai sehingga menyulitkan penerimaan negara.
  2. Mengingat WP untuk membayar utang PPh Tahunan dalam jumlah besar dan lain-lain.
  3. Demi bisa melakukan cek silang untuk kepentingan intensifikasi WP.
  4. Mencegah penyelundupan pajak dan lain-lain.

Maka UU PPh menentuka bahwa pada saat menerima atau memperoleh penghasilan terutama selama satu tahun berjalan, WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tertentu tersebut diharuskan membayar uang muka PPh dalam jumlah tertentu dari penghasilan tertentu itu melalui sistem pemotongan atau pemungutan atau pemajakan sendiri. Ketentuan tersebut diatur di BAB V UU PPh tentang Pelunasan PPh Selama Tahun Berjalan (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25). Nanti pada akhir tahun pajak, penghasilan itu ditambah dengan penghasilan lain yang tidak dikenai uang muka PPh dikenai PPh tahunan (dihitung PPh tahunan terutang). Sedangkan uang muka PPh yang telah dibayar selama tahun berjalan tersebut bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak (pengurang) dari PPh Tahunan Terutang (Bab V UU PPh Tentang Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun).

sumber :

https://finbarroreilly.com/permainan-softball/