MEKANISME PEMAJAKAN PPH DAN RUMUS UMUM MENGHITUNG PPH

MEKANISME PEMAJAKAN PPH DAN RUMUS UMUM MENGHITUNG PPH

Pada dasarnya jika subjek pajak dan objek pajak dari pajak penghasilan sudah ditentukan, kita langsung dapat menghitung besarnya PPh terutang untuk menetukan berapa besarnya sebagian penghasilan (harta kekayaan rakyat) yang harus diberikan kepada negara oleh rakyat yang menerima atau memperoleh penghasilan. Tetapi sebelum kita membahas cara menghitung besarnya PPh terutang, kita terlebih dahulu harus mengetaahui siapa yang diwajibkan untuk menghitung besarnya PPh terutang, menyetorkannya ke kas negara dan mempertanggunjawabkannya, dan mengenai kapan rakyat atau wajib pajak harus menghitung sebagian penghasilannya yang harus dibayar ke negara.

Sistem Pemajakan PPh

 

Ketentuan mengenai siapa yang diwajibkan menghitung besarnya PPh terutang serta bagaimana tata cara menyetor dan mempertanggungjawabkan kewajibannya itu disebut ketentuan mengenai tata cara pemajakan atau mekanisme pemajakan atau prosedur pemajakan atau administrasi perpajakan PPh.

MEKANISME PEMAJAKAN PPH DAN RUMUS UMUM MENGHITUNG PPH

Pada prinsipnya WP (Tak Payer) itu sendiri harus menghitung dan menetapkan berapa besarnya PPh terutang lalu segera melunasi/membayar sendiri ke kas negara. Cara ini dinamakan cara menetapkan dan membayar pajak sendiri (Self Assesment System) (dasar hukumnya adalah Pasal 12 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 yang disingkat UU KUP). Istilah Self Assesment System adalah istilah hukum. Sedangkan istilah administrasinya adalah Self Taxing System (Sistem Pemajakan Sendiri).

Pengertian sistem pemajakan sendiri adalah WP yang menerima atau memeperoleh penghasilan (menanggung beban pajak) itu sendiri yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayarnya, membayarnya ke kas negara dan melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak tersebut ke aparat pajak, serta mempertanggungjawabkannya.

Self Assesment System atau sistem pemajakan sendiri memiliki kelemahaan, yaitu WP bisa melakukan penyelundupan pajak, misalnya dengan menyembunyikan penghasilannya atau melaporkannya dengan tidak benar, dan lain-lain. Untuk melengkapi atau menutupi kelemahan sistem ini, maka pemajakan PPh juga dilakukan dengan cara:

Sistem Pemotongan (pajak) oleh pihak ketiga (With Holding System). Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang membayarkan atau terutang penghasilan. Pihak ketiga itu disebut pemotong PPh. Jadi yang menghitung dan menetapkan besarnya PPh terutang adaalah pemotong PPh, bukan WP sebagai pihak yang menerima penghasilan. Setelah menghitung besarnya PPh terutang, maka pemotong PPh tersebut memotong dari penghasilan tersebut sebesar PPh yang telah dihitungnya dan menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama penerima penghasilan. Lalu pihak ketiga tersebut (Pemotong PPh) melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar dan mempertanggungjawabkannya. Jika pemotong PPh melakukan kesalahan dalam memotong PPh, maka sanksi administrasi perpajakan akan dikenakan terhadap Pemotong PPh, bukan kepada WP penerima penghasilan.

Setiap badan pemerintah, penyelenggara kegiatan, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, Sujek Pajak Warisan yang Belum terbagi, Subjek Pajak BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya secara otomatis (ditentukan langsung oleh UU PPh) menjadi pemotong PPh. Sedangkan Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri baru menjadi Pemotong PPh jika ia ditunjuk melalui keputusan Dirjen Pajak sebagai Pemotong PPh. Mereka adalah Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang WNA (Warga Negara Asing) atau Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang menyelenggarakan pembukuan dan/ atau yang berprofesi sebagai tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas yang meliputi Dokter, Pengacara, Notaris, PPAT selain Camat, Akuntan, Konsultan, Aktuaris, Penilai, Arsitek). Dan mereka hanya terbatas sebagai Pemotong PPh atas penghasilan sewa. Pemajakan dengan sistem pemotongan dan pemungutan disebut pemajakan pada sumber/asal penghasilan, sehingga sulit bagi WP yang menerima atau memperoleh penghasilan menggelapkan penghasilannya. Karena penghasilan yang diterima atau diperolehnya tersebut dilaporkan ke Kantor Pajak oleh pihak yang membayarkan.

sumber :

https://multiply.co.id/hopeless-heroes-apk/