KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM OKI

KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM OKI

KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM OKI

3.6.1 PERANAN I NDONESIA

Sesuai dengan Artikel VIII Piagam OKI yang menyangkut keanggotaan dijelaskan bahwa organisasi terdiri dari negara-negara Islam yang turut serta dalam KTT yang diadakan di Rabat dan KTM-KTM yang diselenggarakan di Jeddah, Karachi serta yang menandatangani Piagam.

Kriteria yang dirancang oleh Panitia Persiapan KTT  I adalah bahwa “Negara Islam” adalah negara yang konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam.  Semua negara muslim dapat bergabung dalam OKI.

Keanggotaan Indonesia di dalam OKI adalah unik. Pada tahun-tahun pertama, kedudukanIndonesia dalam OKI  menjadi sorotan baik di kalangan OKI sendiri maupun di dalam negeri. Indonesiamenjelaskan kepada OKI bahwa Indonesia bukanlah negara Islam secara konstitusional dan tidak dapat turut  sebagai penandatangan Piagam.  Tetapi Indonesia telah turut sejak awal dan juga salah satu negara pertama dan yang turut berkecimpung dalam kegiatan OKI. Kedudukan Indonesia disebut sebagai “partisipan aktif”. Status, hak dan kewajiban Indonesia sama seperti negara-negara anggota lainnya.

Sebagai negara yang berfalsafah Pancasila dan sebagai negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, maka Indonesia patut menyambut positif setiap usaha untuk meningkatkan derajat, status sosial dan kesejahteraan serta kemakmuran umat Islam  seperti yang menjadi tujuan Konferensi, terutama dalam hal-hal yang bermanfaat bagi usaha-usaha pembangunan dalam segala bidang yang merupakan program utama Pemerintah Indonesia.

Selain untuk memperoleh manfaat langsung bagi kepentingan nasional Indonesia, keikutsertaan Indonesia diharapkan dapat menggalang dukungan bagi kepentingan Indonesia di forum-forum internasional lainnya, baik yang menyangkut  bidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam OKI menunjukkan semangat yang sejalan dengan prinsip  Bandung dan Non Blok, khususnya dalam rangka pengembangan solidaritas dan tekad menghapuskan segala bentuk kolonialisme serta sikap tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri masing-masing negara anggota.

Peranan Indonesia selama ini dinilai oleh negara-negara anggota lainnya sangat positif dan konstruktif. Hal ini tidak berlebihan jika dilihat bahwa banyak pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok “progresif revolusioner” dengan kelompok “konservatif/moderat” dapat dijembatani oleh Indonesia. Hal ini dimungkinkan antara lain oleh sikap tidak memihak RI terhadap sengketa regional Arab.

Sebagai peserta, Indonesia telah berperan secara aktif  dalam OKI, baik dalam kegiatannya maupun dengan sumbangan yang diberikan kepada organisasi ini dalam rangka meningkatkan kesetiakawanan diantara anggota OKI, disamping untuk membina kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang lainnya yang semuanya dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan nasional Indonesia di segala bidang.

3.6.2 ALASAN MASUKNYA INDONESIA DALAM OKI

Pada KTT III tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turut menandatangani piagam OKI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara anggota OKI pemula. Bahkan didalam pertemuan-pertemuan resmi, Indonesia dianggap telah menjadi anggota OKI sejak tahun 1969.

Bagi Indonesia keterlibatannya didalam OKI merupakan kesempatan yang baik dalam rangka pengembangan ekonomi/ perdagangan diantara sesama negara-negara OKI terutama dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam peningkatan ekspor non migas.

Beberapa alasan masuknya Indonesia di dalam OKI, antara lain :

  1. Secara obyektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagi kepentingan nasionalIndonesia.
  2. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam meskipun secara konstitusional tidak merupakan negara Islam.
  3. Dari segi jumlah penduduk yang beragama Islam, maka jumlahnya merupakan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia.
  4. Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif  sehingga dapat diterapkan dalam organisasi-organisasi internasional termasuk OKI sejauh tidak menyimpang dari kepentingan nasional Indonesia. Terdapat kesamaan pandangan antara OKI dan Indonesia, yaitu sama-sama memperjuangkan perdamaian dunia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping kepentingan dalam bidang perekonomian dan perdagangan.

3.6.3 KEPENTINGAN INDONESIA DALAM OKI

  1. Menyangkut masalah politis dimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berpijak pada politik luar negeri yang bebas dan aktif.
  2. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ikut menggalang solidaritas Islamiyah.
  3. Menarik manfaat bagi kepentingan  pembangunan Indonesia, khususnya dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI.

3.6.4 PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA OKI

Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara anggota OKI masih relative kecil. Pada tahun 2002 total nilai ekspor non migas sebesar US$ 45,046.07 juta hanya US$ 5,323.38 juta atau 11,82% yang merupakan ekspor ke Negara OKI. Sedangkan pada tahun yang sama impor Indonesia dari Negara OKI sebesar US$1,355.12 juta yang berarti surplus sebesar US$ 3,968.26 juta.

Sampai dengan bulan Oktober 2003 total nilai ekspor non migas Indonesia  sebesar US$ 39,442.53 juta, dan untuk  ekspor non migas ke Negara OKI  hanya  sebesar US$ 4,697.22 juta.  Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terjadi peningkatan sebesar 4,26%.

Impor Indonesia dari Negara OKI selama periode Januari – Oktober  2003 sebesar US$ 1,185.03 juta atau meningkat 8,8% dibandingkan periode yang sama tahun 2002.

Dibandingkan dengan total ekspor non migas Indonesia tahun 2003 (s/d bulan Oktober) sebesar US$ 39,442.53 juta, maka ekspor ke Negara-negara OKI relative kecil.  Kecilnya volume perdagangan diantara Negara OKI antara lain disebabkan Negara-negara tersebut kurang memperoleh informasi mengenai potensi sesama Negara anggota OKI. Selain itu, tidak semua anggota OKI mempunyai kemampuan daya beli tunai, jadi ketika mereka terlibat dalam transaksi perdagangan, mereka tidak mempunyai posisi tawar yang baik dan tidak punya kesempatan memberi jangka waktu tenggang pembayaran. Di lain pihak, pihak ketiga akan dengan mudah memperoleh modal dan membeli secara tunai dari Negara OKI sebagai produsen kemudian menjual kembali kepada Negara OKI lain dengan harga yang tinggi. Oleh karenanya, perlu peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara OKI sebagai optimalisasi pelaksanaan Joint Economic Commission serta peningkatan kerjasama multilateral dengan meningkatkan keikutsertaan pemerintah pada lembaga-lembaga lainnya.

Dalam rangka mempromosikan potensi yang dimiliki, Indonesia melalui Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Depperindag telah menyelenggarakan berbagai pameran di luar negeri antara lain di Sharjah pada bulan September 2003 dan di Libya pada bulan November 2003.


Baca Juga :