Hukum Peraturan

Table of Contents

Hukum Peraturan

Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diambil dan ditangkap untuk tujuan komersial hanya berlaku untuk jenis yang tidak dilindungi dan jenis yang dilindungi namun termasuk satwa buru yang terdaftar dalam Apendiks II, III, dan Non-apendiks CITES. Dan izin pengambilan atau penangkapan diberikan oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Prosedur dan tata cara pengurusan izin dapat dibaca di Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 pasal 32 ayat (1)

Tentunya ditambah dengan berbagai peraturan perundangan mengenai pengambilan/penangkapan, penangkaran, perdagangan, impor dan ekspor tumbuhan dan satwa liar di Indonesia seperti Kepmenhut No. 447/Kpts-II/2003 juga ada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 (Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar), Permenhut.No.P.01/Menhut-II/2007 (Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.53/Menhut-II/2006 Lembaga Konservasi), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 (Pengawetan Tumbuhan dan Satwa), PP No 8 Tahun 1999 (Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar), hingga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.

  1. KESIMPULAN

  • Perburuan paus sudah berlangsung sejak zaman neolitik.
  • Spesies paus yang paling sering diburu untuk diambil minyaknya yaitu paus sperma (catodon macrocephalus).
  • Perburuan ikan paus kian menggila ketika muncul teknik dan peralatan moderen, senjata khusus berburu paus biru (Balaenoptera musculus) yang terkenal besar namun gesit dan sulit ditangkap.
  • Paus mempunyai cirri-ciri sebagai berikut: bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai rambut (sedikit, kebanyakan ada di paus dewasa), berdarah panas, mempunyai kelenjar susu, mempunyai jantung dengan empat ruang.