Hak dan Kewajiban Negara/ Pemerintah

Hak dan Kewajiban Negara/ Pemerintah

               Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

  1. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi  :
  2. Menciptakan peraturan dan UU untuk ketertiban dan keamanan.
  3. Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  4. Memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku.
  5. Kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 :
  6. Melindungi wilayah dan warga negara.
  7. Memajukan kesejahteraan umum.
  8. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  9. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  10. Menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama.
  11. Membiayai pendidikan dasar.
  12. Menyelenggarakan sistem  pendidikan nasional.
  13. Memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari anggaran belanja negara dan belanja daerah.
  14. Memajukan pendidikan dan kebudayaan.
  15. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
  16. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional.
  17. Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak.
  18. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
  19. Memelihara fakir miskin.
  20. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
  21. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak.

Pasal 27 Ayat 2 Uud 1945 Dan Hubungan Dengan Warga Negara

                Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara .

                    Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti : pangan , sandang , dan papan .

                 Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban . Disisi lain , masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan . Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan .

              Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban , pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan . Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak , sedangkan kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang lebih layak .

                 Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan , pada umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan .

            Hal tersebut, dapat memicu gejolak masyarakat atas terjadinya ketimpangan akan hak dengan kewajiban. Gejolak masyarakat timbul akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap ketimpangan tersebut yang menyebabkan timbulnya  berbagai demo hingga mogok kerja . Fenomena tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak perlu dijumpai dalam kehidupan kewarganegaraan .

Sumber: https://carbomark.org/