FTII soroti perlindungan data publik dalam revisi PP 82/2012

FTII soroti perlindungan data publik dalam revisi PP 82/2012

FTII soroti perlindungan data publik dalam revisi PP 82 2012

Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) yang mengaku keberatan dengan revisi Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012 menyoroti dampak terhadap perlindungan data publik akibat substansi sebagian draft dari revisi tersebut.

“Setelah mempelajari dan mengupas draft revisi PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik yang kami terima pekan lalu melalui salah satu anggota, kami menganggap perlu untuk menyatakan sikap keberatan dan memberikan masukan terhadap beberapa bagian dari draft tersebut,” kata Andi Budimansyah, Ketua Umum FTII dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

FTII menyoroti beberapa bagian dari draft tersebut yang tidak selaras dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yaitu UU 25 Tahun 2009 dan PP 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.

Ketidakselarasan tersebut ditemukan pada bagian definisi Penyelenggara

Sistem Elektronik Lingkup Publik. FTII menilai perbedaan definisi itu membuat draft PP terkesan ingin berjalan sendiri.

Baca juga: Masukan Google untuk RUU Perlindungan Data Pribadi

Keselarasan tersebut penting mengingat setiap penyelenggara pelayanan publik menjalankan misi negara sebagaimana tertuang pada Alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, terdapat definisi baru yang pada draft tersebut yaitu Penyelenggara

Sistem Elektronik Lingkup Publik yang membatasi pada instansi dan institusi negara saja, dan tidak mencakupi Penyelenggara Pelayanan Publik lainnya yang menjalankan misi negara. Hal itu tidak sejalan sebagaimana dimaksud pada UU 25 Tahun 2009.

 

sumber :

https://www.modelbajumuslimbatik.com/seva-mobil-bekas/