Perluasan Wilayah dan Konflik Internal Umat
Tidak lama dari waktu kemangkatan Nabi Muhammad saw., umat Islam disibukkan dengan berbagai pertempuran, baik di dalam jazirah Arab maupun di daerah sekitarnya, bahkan kemudian ke wilayah-wilayah yang lebih luas lagi di Timur Tengah, Afrika Utara dan semenanjung Iberia. Perang-perang yang disebut dengan futûhât itu menghasilkan perluasan wilayah kekuasaan politik kaum muslimin. Di samping memberikan keuntungan-keuntungan material kepada penguasa Islam (terutama Bani Umayyah), perluasan wilayah yang terjadi pada saat ajaran is belum lagi dirumuskan dalam sistematika yang rapi itu menyebabkan timbulnya berbagai persoalan baru. Di antaranya adalah pengaturan wilayah dan orang-orang yang ada di dalamnya, yang tidak semuanya beragama Islam. Bagaimana rampasan perang harus dibagi, bagaimana negara mengambil hak-haknya atas “tanah-tanah negara” yang diolah oleh para petani bukan muslim, dan bagaimana kedudukan orang-orang non muslim dalam negara merupakan contoh-contoh persoalan yang berkaitan dengan perluasan wilayah itu. Karena sebelumnya persoalan seperti itu belum pernah ada, pengaturan siap pakai pun belum ada. Ada laporan-laporan yang menyebutkan bahwa pada awalnya orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan mempergunakan praktek setempat sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru seperti itu. Ra’y atau pertimbangan nalar juga tidak jarang ditemui sebagai salah satu dasar pembuatan keputusan. Kenyataan bahwa Imam al-Syâfi`î mempropagandakan pemakaian hadis âhâd dalam kitabnya, al-Risâlah, mendukung laporan-laporan seperti itu.
Ketika kaum muslimin menaklukkan daerah-daerah di sekitar jazirah Arab itu kebebasan agama dari orang-orang yang tinggal di daerah yang ditaklukkan tidak dicabut. Mereka diperbolehkan mempraktekkan agama mereka sampai batas-batas tertentu. Mereka yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang yang diperlukan penguasa bahkan dipekerjakan sesuai dengan bidang keahlian mereka. Jadilah banyak ahli administrasi keuangan, ahli pengobatan, penerjemah dan sebagainya hidup di lingkungan istana Bani Umayyah karena keahlian mereka diperlukan. Dari situ timbul dialog Islam dengan budaya dan tradisi lokal serta agama dan filsafat yang ada di daerah-daerah taklukan itu. Pindahnya ibu kota negara dari Medinah ke Damaskus (yang merupakan salah satu pusat agama Kristen pada waktu itu) memperkenalkan pemikiran Arab yang sederhana dengan pemikiran keagamaan dan filsafat yang rumit.
Pertemuan ini memunculkan kesadaran pada sementara individu di antara kaum muslimin
akan perlunya suatu sistem ajaran Islam. Dalam pertemuan antara dua orang yang berbeda agama, kekalahan dalam dialog sering kali tidak diikuti konversi, melainkan usaha yang lebih giat dari pihak yang kalah untuk mencari argumen atau rumusan baru untuk memenangkan perdebatan pada pertemuan berikut. Kata seorang ahli yang banyak melakukan dialog antar agama, “… if some of their arguments come to seem untenable this does not faze them: they simply go home and think up new arguments!”[4]
Selain itu, kaum muslimin juga mengalami konflik-konflik internal umat, terutama sejak pemerintahan khalifah ketiga, Utsman. Dalam konflik-konflik itu legitimasi keagamaan sering kali dipakai untuk mendapatkan kewenangan atau mengalahkan lawan. Misalnya, bahwa yang berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat religius yang baru tumbuh itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman, sementara pemimpin yang ada melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap membuktikan bahwa ia tidak beriman, maka ia tidak sah memimpin. Orang lalu berpikir apakah tindakan-tindakan seperti itu, yang disebut kabâ’ir, memang merusak keimanan seseorang. Apa batasan iman? Apakah perbuatan termasuk bagian dari iman? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyadarkan sementara orang akan pentingnya pembentukan suatu rumusan ajaran.
Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/