Call Us:+1-888-888-888
Background Image

30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK

Home  /  Pendidikan  /  30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK

27.Oct, 2019 Comments Off on 30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK Pendidikan

30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK

30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK

30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK

30 Persen SMP Di Bogor Belum Siap UNBK

Meski Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) telah dihapus dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor tetap memberlakukannya.

Alasannya, menurut Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota

Bogor Jajang Koswara, Kota Bogor belum memiliki program sebagaimana yang diatur dalam Pemendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

“Berdasarkan Pemendikbud Nomor 51 Tahun 2018, program SKTM memang sudah dihapuskan dan diganti dengan program pemerintah yang baru yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Sejahtera (PKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP),”ungkap Jajang.

Meski begitu, kata Jajang, karena Pemkot Bogor belum memiliki program yang sama dengan

program pusat, maka bagi calon siswa yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), sementara anaknya dinyatakan tidak mampu, maka SKTM dari kelurahan setempat bisa diberlakukan lagi. “Dengan catatan keabsahan dan kebenaran SKTM itu akan disurvei pihak sekolah” ujarnya.

Dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, ada poin yang menyatakan bahwa SKTM sudah dihapuskan, sementara bagi masyarakat kurang mampu disyaratkan menggunakan KIP sebagai persyaratan melanjutkan pendidikannya melalui PPDB. Jika siswa tidak memiliki KIP, maka SKTM lah sebagai penggantinya,” jelas Jajang.

“Kalau kita pegang teguh dengan SKTM yang sudah dihapuskan, kami khawatir nantinya akan

mempersulit penerapan teknis di lapangan. Kasihan siswa yang benar-benar miskin yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, harus gagal karena belum memiliki KIP,”bebernya.

Menurut Jajang, penerima KIP di Kota Bogor perlu dievaluasi. Sebab, hingga saat ini ternyata masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan KIP. Bahkan, cenderung salah sasaran. “Penerima KIP adalah siswa siswi yang dikatagorikan mampu. Untuk itu perlu melakukan pendataan ulang, agar diketahui persis siapa siapa saja yang berhak menerima KIP di Kota Bogor, yang sesuai dan tepat sasaran” katanya lagi.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SM2DBGP


Comments are closed.